Kisruh Pelarangan Impor Borongan

Belakangan terjadi kegaduhan di kalangan pebisnis barang impor karena adanya penertiban Impor Berisiko Tinggi. Ada lebih dari 1000 importir yang disinyalir melakukan praktik impor yang tidak sehat. Meski tidak sampai 5% dari total keseluruhan, tapi hal ini jelas merugikan negara. Terlebih dari sisi reputasi dan risiko termasuk merusak tatanan ekonomi yang ada.

Pada konferensi pers Rapat Koordinasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal ini dianggap menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dengan pihak-pihak yang melakukan impor secara resmi. Salah satu yang dianggap sebagai impor berisiko tinggi adalah impor borongan. Praktik impor borongan menimbulkan potensi terjadinya penyelundupan, selain itu penerimaan kepabeanan berkurang lantaran pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan barang yang diimpor.


Bagi perusahaan dengan skala impor yang besar dan rutin, kebijakan ini tidak akan menjadi hambatan berarti karena pada umumnya mereka sudah memiliki perizinan impor yang lengkap. Namun untuk para importir dengan skala kecil dan menengah yang tidak terlalu sering melakukan impor, kebijakan ini bisa menjadi isu  yang sangat besar dan berat untuk kelangsungan bisnis mereka. Pada umumnya perusahaan seperti ini tidak mempunyai izin impor, mereka menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara menyewa lisensi impor atau yang lebih dikenal dengan istilah undername. Dengan diterbitkannya ketentuan pemerintah mengenai Impor Berisiko Tinggi, kegiatan ini tidak dapat dilakukan lagi.

(Kiri ke kanan)Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jenderal Polisi Tito
Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sumber Foto: AKTUAL.com


Peraturan impor dari pemerintah selain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak impor, juga bertujuan untuk menekan jumlah penyelundupan barang, mengatur kondisi persaingan dan kelangsungan usaha dalam negeri, serta mendongkrak produksi dalam negeri. Oleh karena itu, kita harus mendukung dan memahami bahwa hal ini dilakukan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Langkah ideal untuk menyikapi peraturan pemerintah ini adalah menjadi importir legal berizin resmi yang menaati segala peraturan pemerintah yang berhubungan dengan urusan impor.

 

MENJADI IMPORTIR LEGAL

Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API). Apabila perusahaan belum memiliki API dan berniat melakukan impor, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

API terbagi menjadi dua, yaitu API Umum dan API Produsen.

 

Bagi UKM, API dapat diurus di Dinas Perdagangan setempat, sedangkan untuk migas dan untuk PMDN/PMA masing-masing dapat diurus di Kemendag Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kelompok barang impor terbagi menjadi 3 yaitu: produk yang diatur, dilarang, dan bebas impor, masing-masing kelompok memiliki persyaratan sendiri yang berbeda-beda.

Selanjutnya izin impor dapat diberikan bagi importir yang telah memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR), jadi perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/SPR. Adapun perusahaan yang belum mempunyai NIK/SPR hanya diizinkan melakukan impor satu kali saja.

PROSEDUR MELAKUKAN IMPOR SECARA RESMI

Prosedur umum proses impor di Indonesia melalui Portal INSW (Indonesia National Single Window) adalah sebagai berikut:

 

 

  1. Importir mencari pemasok barang yang akan diimpor
  2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C (Letter of Credit) di bank devisa dengan melampirkan PO barang yang akan diimpor; kemudian membuka L/C antar-bank ke bank luar negeri untuk menghubungi pemasok, dan terjadi perjanjian sesuai isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
  3. Barang dari pemasok siap dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
  4. Pemasok mengirim faks dokumen B/L (Bill of Lading), Invoice, Packing List, dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (sertifikat karantina, Form E, Form D, dan sebagainya) kepada importir. Dokumen original dikirim melalui bank/ dokumen original kedua dikirim ke importir.
  5. Jika sudah memiliki Modul PIB dan EDI System, importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sendiri. Jika belum, mereka dapat menghubungi pihak PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB.
  6. Dari PIB yang telah dibuat akan diketahui berapa bea masuk, PPH, dan pajak lain yang harus dibayar. Selain itu importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
  7. Importir membayar pajak ditambah biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke bank devisa
  8. Bank mengirimkan data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
  9. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke SKP Bea dan Cukai secara online melalui media PDE
  10. Data PIB akan terlebih dulu diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perizinan (Analizing Point) terkait Lartas. Jika terjadi kesalahan, PIB akan ditolak dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan kembali data PIB.
  11. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB akan secara otomatis dikirim ke SKP Bea dan Cukai. Dokumen PIB akan kembali divalidasi kebenarannya, dan begitu juga dengan Analizing Point di SKP. Jika data sudah benar, akan dibuat penjaluran
  12. Jika PIB terkena Jalur Hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jika PIB terkena Jalur Merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB, dan jika tidak benar maka akan dikenakan sangsi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
  13. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respons dan dapat melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

 

Jalur Merah dalam proses impor

Jalur Merah adalah urutan dalam suatu proses pengeluaran barang di mana setelah menerima dokumen impor dari importir dan melakukan pemeriksaan dan penelitian, petugas Bea Cukai—berdasarkan ketentuan kepabeanan yang berlaku—memutuskan untuk melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang yang diimpor. Walaupun hal ini tidak diinginkan, tapi kadang kala importir terkena Jalur Merah sehingga menghambat proses pengeluaran barang.
Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain:
1. Impor baru
2. Profil Importir Berisiko Tinggi
3. Barang impor tertentu yang ditetapkan pemerintah
4. Barang Impor Sementara
5. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
6. Ada informasi intelijen/NHI
7. Terkena sistem acak/random
8. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi

Fakta di lapangan menunjukkan betapa banyaknya produk palsu yang beredar di tanah air. Dari tahun ke tahun keberadaannya terus bertambah, membuat Indonesia seakan menjelma menjadi surga bagi produk palsu. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Universitas Indonesia (UI) memperkirakan kerugian industri di Indonesia sebagai imbas dari barang tiruan menembus angka Rp. 65,1 triliun pada 2014. Jumlah ini naik 50 persen dibandingkan 2010.

 

Padahal sejatinya Indonesia sudah lama memiliki undang-undang merek, sejak 1961 yang kemudian direvisi pada 1992, 1997, dan 2001. Dalam undang-undang tentang merek terbaru juga telah diatur mulai dari merek dagang, merek jasa, hingga terkait pemalsuan produk. Walaupun telah dibekali undangundang ini, bukan berarti masyarakat bisa lepas tangan dan menyalahkan segalanya kepada lemahnya penegakan hukum di tanah air terkait keberadaan produk palsu.

Banyaknya peminat produk palsu juga merupakan penyebab produk tersebut tetap beredar. Padahal kita tahu barang palsu bukan hanya merugikan konsumen itu sendiri, tapi juga merugikan perekonomian bangsa. Tapi sayangnya banyak yang membeli produk palsu dengan alasan harga murah dan mudah didapat.


Produk-produk palsu yang ditemui di pasaran terdiri dari beragam jenis. Dari semua itu, produk-produk yang berkaitan dengan elektronik dan teknologi menjadi varian yang paling populer oleh para oknum pemalsu. Penyedia akses kontrol kenamaan dunia, HID Global, juga turut menjadi salah satu korbannya.
Director of Sales ASEAN Physical Access Control, Alex H. K. Tan, menuturkan bahwa fenomena barang tiruan marak terjadi di kawasan ASEAN, di antaranya Filipina, Thailand, dan Indonesia. Khusus di Indonesia, fenomena ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun dengan penyebaran produk berkisar 50 ribu kartu HID palsu di pasaran setiap tahunnya.

Alex H. K. Tan, Director of Sales ASEAN Physical Access Control

Alex merasa miris melihat fenomena ini, pasalnya rayuan harga murah yang ditawarkan barang palsu sering dianggap sebagai keuntungan tersendiri oleh para konsumen, tapi sesungguhnya konsumenlah yang sangat dirugikan karena tidak mendapatkan kualitas terbaik. “Kami memahami bahwa masyarakat di kawasan ASEAN masih sangat fokus pada masalah harga yang murah. Sehingga mereka tidak begitu aware dengan hal ini,” ujarnya kepada Indo Security System.

Selain harga yang murah, barang-barang palsu juga didesain sedemikian rupa sehingga sekilas tidak tampak berbeda sama sekali. Padahal jika diperhatikan lebih saksama, sebenarnya ada perbedaan dalam tampilan produk yang asli dan palsu. Untuk kasus HID, misalnya bentuk logo HID yang terlalu kotak, atau pemilihan warna yang berbeda dari logo tersebut. Meski begitu, Alex tidak berani menjadikannya sebagai landasan untuk memastikan suatu produk masuk dalam kategori palsu atau asli. Hal itu disebabkan karena untuk dapat memastikan keasliannya secara akurat, teknologi yang terdapat dalam barang tiruan tersebut harus diteliti lebih dalam melalui serangkaian tes oleh tim riset dan pengembangan yang dimiliki perusahaan. “Dan saya rasa konsumen juga tidak mau membuang waktu, tenaga, dan biaya untuk menunggu serangkaian proses komparasi tersebut.”


Alex menegaskan selama ini sudah banyak yang dilakukan perusahaan untuk meredam peredaran barang palsu. Namun jaringan para penyedia barang palsu sangat besar dan kuat, selain itu modus operandinya pun cukup kreatif. Oleh karena itu dia beranggapan bahwa solusi terbaik yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan mengedukasi masyarakat dan melancarkan kampanye secara gencar. “Kebanyakan barang tersebut berasal dari Tiongkok. Kami pernah menindaknya, dan perusahaan tersebut ditutup namun pemiliknya tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan nama perusahaan yang baru.”

Karenanya, dia mengimbau kepada masyarakat untuk membeli produk langsung melalui distributor resmi. Dan solusi lainnya, dia menyarankan sebaiknya para konsumen segera meng-upgrade produk yang mereka miliki sebelumnya ke teknologi yang baru seperti iCLASS SEOS atau Mobile Access. Karena kebanyakan barang palsu yang beredar di pasaran menggunakan teknologi lama dan belum mampu mengimitasi teknologi yang baru. Alex mengingatkan, “Teknologi yang telah terbarukan tingkat keamanannya lebih terjaga dan belum ada yang dapat menggandakannya.”

 

Di bawah ini adalah beberapa contoh kartu palsu HID yang ditemui di pasaran. Perhatikan penunjuk pada kartu untuk mengetahui perbedaan antara kartu yang asli dan yang palsu.

1. Ukuran logo HID yang berbeda (kartu palsu lebih besar) dan kartu HID asli akan MEMASUKKAN info model kartu (di sebelah logo) sementara kartu palsu hanya
menunjukkan logo.
2. Angka yang tercetak dan logo HID berada di posisi yang sama, sementara pada kartu palsu posisinya tidak sama.
3. Warna yang tercetak di kartu asli HID selalu HITAM, TIDAK PERNAH biru.
4. Angka yang tercetak di sudut kanan kartu asli menjelaskan informasi terkait kartu tersebut. Nomor unik ini ketika dimasukkan ke sistem dapat memberikan informasi historis, seperti info pemprograman dan nama pelanggan.

Vol.7 Edisi Agustus - September 2017

Hal 26-30

Baca Juga

© 2019 Indo Security System. All Rights Reserved.